Langsung ke konten utama

Jokowi Singgung Prabowo Punya Lahan Ratusan Ribu Hektar di Kaltim


Jakarta : Capres no urut 01 Joko Widodo dan Capres no urut 02 Prabowo Subianto saat mengikuti Debat Kedua Capres 2019 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu, (17/2). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Masalah pembagian lahan menjadi perdebatan antara Jokowi dan Prabowo dalam debat pilpres kedua yang digelar Minggu (17/2) malam. Awalnya, Jokowi membeberkan soal capaian pemerintah yang sudah memberikan konsesi lahan melalui perhutanan sosial.

"Dalam dua tahun ini, kita telah membagikaan konsesi-konsesi lewat perhutanan sosial. Baik untuk masyarakat adat, hak ulayat, petani, nelayan yang 2 tahun ini telah kita bagikan konsesi 2,6 juta hektare dari 12,7 juta yang kita siapkan," ujar Jokowi di Hotel Sultan, Senayan, Jakarta Pusat.

Lebih lanjut, Jokowi menyebut pembagian lahan ini memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Sebab, lahan tersebut bisa ditanami kopi, buah-buahan hingga jagung. Selain itu, Jokowi juga membeberkan capaian pemerintah yang sudah memberikan 5 juta sertifikat tanah kepada masyarakat di tahun 2017 dan lebih dari 7 juta sertifikat tanah di tahun 2018.

"Dengan sertifikat ini, mereka bisa gunakan untuk jaminan, agunan untuk mengakses permodalan," tuturnya.

"Inilah pentingnyna redistribusi aset reforma agraria yang akan terus kita targetkan," lanjut Jokowi.

Prabowo kemudian menanggapi pernyataan Jokowi tersebut. Menurut dia, kebijakan Jokowi itu hanya akan memberikan manfaat jangka pendek, hanya untuk satu atau dua generasi ke depan.

Prabowo menyoroti bahwa setelah itu, tak akan ada lagi tanah yang bisa digunakan bagi masyarakat.

"Yang dilakukan Pak Jokowi dan pemerintahannya menarik dan populer untuk satu, dua generasi. Tapi tanah tidak tambah," ujarnya.

"Jadi kalau Bapak bangga bagi 12 juta, 20 juta, pada saatnya nanti tidak ada lagi lahan untuk kita. Bagaimana masa depan anak cucu kita" tutur dia.

Jokowi kemudian menanggapi lagi pernyataan Prabowo. Jokowi menegaskan, pembagian lahan di pemerintahannya bertujuan agar rakyat bisa produktif.

Lagipula, jumlah lahan yang diberikan tidak dalam jumlah besar. Berbeda dengan Prabowo yang memiliki lahan dalam jumlah besar.

"Kita tidak memberikan kepada yang gede-gede. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kaltim, sebesar 220 ribu hektare, juga di Aceh Tengah ada 120 ribu hektare," katanya.

Selain itu, Jokowi menegaskan pembagian lahan dalam jumlah besar ini tidak terjadi di pemerintahannya.

"Saya ingin sampaikan bahwa pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya," tutur dia.

Komentar

Postingan populer dari blog ini

Jumlah Urine di Kolam Renang Umum Setara Dengan 20 Galon: Bisa Akibatkan Iritasi Mata Hingga Masalah Pernapasan

I nspirasi –  Kolam renang  umum sering didatangi saat seseorang atau sebuah keluarga yang tak memilikinya di rumah. Sayangnya, laiknya tempat umum lainnya,  kolam renang  umum juga berarti digunakan banyak orang dan tentunya tidak bersih. Walau petugas rutin membersihkan  kolam renang , tak membuat  kolam renang  umum tersebut menjadi steril. Salah satu hal yang sering dipermasalahkan soal  kolam renang  umum adalah  u rine . Ya, terkadang ada saja orang yang buang air kecil di kolam renang umum. Melihat hal ini, para peneliti dari Kanada melakukan sebuah penelitian untuk melihat berapa banyak kandungan urine dalam sebuah kolam renang. Dilansir dari  n ational geographic .grid.id pada Rabu (20/2/2019), para peneliti akan memanfaatkan pemanis buatan yang disebut  acesulfame pottasium  (ACE) yang terkandung dalm beragam produk makanan. Menurut mereka, satu kolam menampung 110.000 galon air, atau sekitar...

GUBERNUR Papua, Lukas Enembe, membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkena denda adat Rp 10 triliun. 

Gubernur Papua Lukas Enembe usai dilantik Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (5/9/2018).  Jakarta -Ya, KPK dinilai masyarakat adat Papua berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya.  Masyarakat adat Papua yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bersatu Bela Papua menjatuhkan sanksi berupa denda adat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebesar Rp 10 Triliun. KPK dinilai oleh masyarakat adat Papua telah berupaya melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dan jajarannya. Pembunuhan karakter itu dilakukan pegawai KPK dalam peristiwa di Hotel Borobodur, Sabtu (2/2/2019) lalu. Peristiwa itu berujung pelaporan dugaan pengeroyokan pegawai KPK oleh pegawai Pemprov Papua. Saat itu penyelidik KPK berupaya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhada...

SELURUH PENGURUS GIBAS HADIRI DEKLARASI JOKOWI-AMIN

Gibas Resort Kabupaten Bekasi, Gelar Deklarasi Dukung Jokowi -Amin Kedung Waringin – Bekasi: Anggota Gibas Resort dari penjuru Kabupaten Bekasi, berbondong-bondong datang menghadiri Deklarasi Dukungan Gibas Resort Kabupaten Bekasi, Minggu 17 Maret 2019. “Acara Deklarasi dukungan Gibas Resort Kabupaten Bekasi di mulai pukul. 10.00 Wib, sampai jam 13.00 Wib, hadir dalam acara Deklarasi Ketua Gibas Resort Kabupaten Bekasi Riden Bahrudin. Dalam sambutannya Riden Bahrudin,” meminta pada seluruh anggota Gibas Resort Kabupaten Bekasi untuk berkomitmen dalam rangka memenangkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Jokowi-Amin. Ungkap Riden Bahrudin Riden Bahrudin menambahkan, komitmen Gibas Resort Kabupaten Bekasi, telah di buktikan dengan adanya Deklarasi ini, jadi Gibas Seluruh Kabupaten Bekasi adalah Jokowi -Amin, dan Gibas Kabupaten Bekasi adalah No.Satu pokonya Ok. Kata Riden Bahrudin. Kabupaten Bekasi adalah salah satu daerah di provinsi Jawa Barat yang berpenduduk terbesar k...